Pantau - Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pusat Bank BJB di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 28 Januari 2026, untuk melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf dan Bahtra, serta anggota Komisi II lainnya dari berbagai fraksi.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, juga hadir langsung dalam kegiatan tersebut.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Dewan Komisaris dan Direksi Bank BJB, serta Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, selaku mitra kerja Komisi II DPR RI.
Komitmen Penguatan BUMD Lewat RUU dan Struktur Baru Kemendagri
Dalam pertemuan tersebut, Rifqinizamy menegaskan komitmen DPR RI bersama pemerintah untuk memperkuat BUMD secara sistemik.
Ia menyebutkan akan dihadirkan struktur baru di Kementerian Dalam Negeri berupa direktorat Eselon I yang khusus menangani BUMD, serta penguatan regulasi melalui RUU BUMD.
"Bank BJB merupakan salah satu BUMD yang memberikan keuntungan terbesar dan berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat," ungkap Rifqinizamy.
"Oleh karena itu perbaikan dan pengembangan dalam pengelolaan BUMD penting untuk memastikan BUMD dapat berperan sebagai penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ia menambahkan.
Dorongan Dukungan UMKM dan Evaluasi Holding BUMD
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti pentingnya kontribusi Bank BJB terhadap pelaku UMKM di daerah-daerah.
Ia mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank BJB lebih diarahkan kepada sektor UMKM yang masih mengalami keterbatasan dukungan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 38 BUMD di provinsi tersebut.
"Provinsi Jawa Barat memiliki 38 BUMD yang terbagi ke dalam dua klaster, yaitu 29 BUMD di sektor lembaga keuangan (termasuk Bank BJB), dan 9 BUMD non-lembaga keuangan," ujarnya.
Herman juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Barat tengah mengevaluasi pembentukan holding BUMD.
"Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah melakukan evaluasi untuk pembentukan holding BUMD, dengan skema yang kurang lebih mengadopsi model Danantara untuk memperkuat ekonomi daerah," jelasnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
