Pantau - Pemerintah Indonesia akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait desakan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah menghormati aspirasi MUI dan memandang dialog sebagai ruang penting untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan BoP.
Diplomasi untuk Palestina dan Respons atas Kritik
Menurut Prasetyo, keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi untuk menyuarakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
"Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembayaran iuran keanggotaan adalah bentuk komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam BoP saat menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Penolakan MUI dan Isu Netralitas BoP
Sementara itu, MUI secara terbuka menyampaikan permintaan agar Indonesia menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyebut keterlibatan Indonesia dalam forum yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump sebagai hal yang tidak wajar.
Alasan utama MUI adalah keberadaan Perdana Menteri Israel dalam BoP, sementara Palestina tidak dilibatkan.
MUI juga mengkritisi kewajiban pembayaran iuran keanggotaan serta menyebut BoP sebagai bentuk neokolonialisme dan perdamaian semu.
Forum tersebut dinilai tidak berbasis pada keadilan, tidak mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah, dan berpotensi melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan perdamaian.
Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan MUI untuk membahas perbedaan pandangan terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP.
- Penulis :
- Gerry Eka
