Pantau - Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyatakan pelarangan ekspor limbah kelapa sawit, termasuk minyak jelantah, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh potensi kelapa sawit dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi kepentingan nasional, terutama di sektor energi.
"Limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk avtur. Sehingga, maaf bangsa-bangsa lain, saya tutup. Saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu," ungkapnya.
Potensi Strategis Kelapa Sawit untuk Energi Nasional
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti bahwa kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang menghasilkan banyak produk turunan penting seperti minyak goreng, bahan pangan, sabun, hingga bahan bakar biodiesel.
Ia menyebut kelapa sawit sebagai miracle crop atau tanaman ajaib karena multifungsi dan berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat global.
Banyak pemimpin dunia disebut telah meminta pasokan minyak sawit mentah (CPO) dari Indonesia, yang menurut Prabowo menunjukkan tingginya nilai strategis komoditas tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa permintaan internasional tidak boleh mengalahkan kepentingan rakyat Indonesia.
Fokus pada Kemandirian Energi dan Pengembangan Avtur
Prabowo menjelaskan bahwa minyak jelantah dan limbah sawit lainnya akan diarahkan untuk mendukung pengembangan biodiesel dan avtur dalam negeri.
Ia menargetkan agar Indonesia tidak hanya mandiri dalam produksi energi berbasis sawit, tetapi juga mampu menjadi salah satu produsen avtur terbesar di dunia.
"Yang lebih utama dari kelapa sawit, kita bisa bikin solar. Jadi kita nanti biodiesel. Biosolar itu akan membuat kita bebas dari ketergantungan luar. Yang mau pakai bensin terus, silakan. Ya orang kaya, bayar aja nggak apa-apa, (pakai) harga dunia. Tapi rakyat kita bisa hidup dengan solar," ia mengungkapkan.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor energi serta memperkuat ketahanan energi nasional.
- Penulis :
- Arian Mesa
