Pantau - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI sekaligus Ketua Panja AI BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, memimpin kunjungan kerja dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) di IPB University, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 3 Februari 2026.
FGD ini menjadi bagian dari upaya BKSAP DPR RI merespons perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) yang telah menjadi isu strategis lintas sektor, termasuk dalam ketahanan pangan nasional.
“AI hari ini bukan lagi wacana masa depan, tetapi realitas yang sedang menentukan arah ekonomi dan politik internasional,” tegas Bramantyo dalam paparannya.
AI dan Diplomasi Parlemen Indonesia
Bramantyo menjelaskan bahwa BKSAP DPR RI memiliki mandat diplomasi parlemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPR RI.
“BKSAP adalah pintu diplomasi parlemen Indonesia. Kami menjembatani kepentingan nasional Indonesia dengan dinamika dan kepentingan global,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa mandat BKSAP mencakup pembinaan hubungan persahabatan antarparlemen, penguatan kerja sama multilateral melalui organisasi internasional, serta memastikan keterlibatan aktif DPR RI dalam forum-forum global yang relevan.
Isu AI telah menjadi agenda utama dalam berbagai forum parlemen internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan BRICS Parliamentary Forum.
“Semua negara menyadari bahwa siapa yang menguasai data, algoritma, dan standar global AI, akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat di tingkat internasional,” ujarnya.
Bramantyo menekankan bahwa Indonesia harus terlibat aktif dalam merumuskan tata kelola AI global agar tidak hanya menjadi penerima kebijakan dari negara lain.
“Jika kita tidak ikut aktif dalam merumuskan aturan dan standar AI, maka Indonesia hanya akan menjadi penerima kebijakan yang dibuat oleh negara lain, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan, nilai, dan tantangan kita,” tambahnya.
Panja AI dan Ketahanan Pangan sebagai Prioritas
Sebagai bentuk respons terhadap dinamika tersebut, BKSAP DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) AI untuk merumuskan kerangka kebijakan, regulasi, dan pengawasan AI yang adaptif dan berpihak pada kepentingan nasional.
Panja AI didesain inklusif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
“Kami ingin memastikan tata kelola AI di Indonesia dibangun secara partisipatif dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” ia mengungkapkan.
IPB University dipilih sebagai lokasi FGD karena dianggap strategis dalam mendukung ketahanan pangan melalui kontribusinya di bidang pertanian, kelautan, perikanan, serta riset AI dan smart farming.
“Pangan bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi menyangkut keamanan nasional dan keberlangsungan hidup bangsa,” kata Bramantyo.
Ia menyebut bahwa Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama, sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Harapan kami, kebijakan AI yang dirumuskan ke depan mampu memberdayakan sektor pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkuat kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.
Hasil FGD dan kunjungan kerja Panja AI ini diharapkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan konkret dalam pemanfaatan AI di Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
