Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Komisi VII DPR Bentuk Panja AMDK, Soroti Klaim Produk Menyesatkan dan Lemahnya Pengawasan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Komisi VII DPR Bentuk Panja AMDK, Soroti Klaim Produk Menyesatkan dan Lemahnya Pengawasan
Foto: (Sumber: Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi.)

Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mengungkapkan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan langkah strategis untuk merespons berbagai laporan dan temuan pelanggaran dalam industri tersebut.

“Panja ini dibentuk karena ada banyak laporan dan persoalan di industri AMDK, mulai dari perizinan, klaim produk, hingga pengawasan di lapangan,” ujar Erna dalam keterangan usai rapat Komisi VII.

Klaim Produk Tidak Sesuai Sumber Air Jadi Sorotan

Salah satu persoalan krusial yang diangkat adalah klaim produk yang tidak sesuai fakta, seperti menyatakan air berasal dari pegunungan padahal bersumber dari air tanah.

“Kalau sumbernya dari pegunungan, ya disebutkan dari pegunungan. Jangan kemudian iklannya menyebut air mineral murni dari pegunungan, tapi faktanya dari air tanah. Itu tidak benar,” tegas Erna.

Ia juga mempertanyakan proses perizinan yang terkesan longgar dan tidak sesuai dengan realitas sumber air yang digunakan oleh produsen.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana pengawasannya? Kok bisa izin diberikan kalau tidak sesuai aturan?” tambahnya.

Panja Akan Rumuskan Solusi Perizinan, Pengawasan, dan Perlindungan Konsumen

Panja AMDK dibentuk dengan mandat untuk menyusun rekomendasi dan solusi konkret, yang mencakup:

  • Perbaikan sistem perizinan industri AMDK
  • Peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengawasan di lapangan
  • Perlindungan terhadap hak-hak konsumen

Komisi VII DPR juga memberi perhatian pada dampak lingkungan dan sosial, termasuk potensi konflik dengan warga akibat eksploitasi sumber air oleh perusahaan.

“Kita memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha, tetapi harus tetap mengikuti regulasi yang ada. Jangan sampai kegiatan usaha justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat,” ucap Erna.

DPR Tegaskan Pengawasan Akan Dilakukan Secara Serius

Erna menegaskan bahwa Komisi VII akan menjalankan fungsi pengawasannya secara serius dan menyeluruh melalui Panja AMDK, agar industri ini tertata dengan baik.

“Tujuan Panja ini adalah memastikan industri AMDK tertata, sehat, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas,” tutupnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf