Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Barat menerapkan strategi pembangunan terintegrasi dari darat hingga laut atau ridge to reef sebagai pendekatan utama menghadapi risiko bencana ekologis dan dampak perubahan iklim.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan komitmen tersebut saat membuka Simposium Internasional Flora Malesiana ke-12 dan Konferensi Internasional Solusi Iklim Berbasis Alam di Manokwari, Senin (9/2/2026).
Pendekatan ridge to reef dipilih karena mempertimbangkan kondisi geografis Papua Barat, di mana sekitar 60 persen wilayah terdiri dari pegunungan dan perbukitan, serta lebih dari 70 persen masih berupa hutan alam.
Sebagian besar kawasan hutan berada di atas tanah dengan lapisan yang relatif tipis, sehingga rentan terhadap bencana tanah longsor dan pencemaran aliran sungai.
Konversi lahan tanpa perencanaan matang dinilai dapat mengancam kehidupan masyarakat pesisir, menyebabkan kepunahan spesies endemik, serta merusak keanekaragaman tumbuhan berpembuluh.
"Kalau buka lahan tanpa rencana yang matang, berpotensi terjadi bencana dan proses pemulihan memerlukan waktu sangat lama," ungkapnya.
Komitmen untuk Pembangunan Berkelanjutan
Dominggus berharap simposium dan konferensi ini menghasilkan rekomendasi teknis berbasis riset untuk memperkuat kebijakan pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara konservasi dan pembangunan ekonomi, dengan memprioritaskan kelestarian kawasan hutan dan lautan sebagai fondasi utama ketahanan daerah.
"Bencana banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta tanah longsor di Jawa Barat, menjadi pengingat bahwa pembangunan tanpa perencanaan menyeluruh sangat berisiko," ia mengungkapkan.
Ketua panitia konferensi, Prof Charlie Danny Heatubun, menjelaskan bahwa dua kegiatan internasional ini berlangsung selama lima hari, mulai 9 hingga 14 Februari 2026 di Manokwari.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 300 peserta, termasuk 53 peserta dari 16 negara.
Negara-negara yang turut mengirimkan perwakilan antara lain Amerika Serikat, Australia, Belanda, Brazil, Inggris, Jerman, Kanada, India, Prancis, Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, dan Papua Nugini.
"Peserta terdiri atas peneliti, akademisi, serta mitra pembangunan dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
