Pantau - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menegaskan dukungan penuh DPR terhadap Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah, khususnya dari aspek kualitas guru dan kurikulum.
Dukungan tersebut sejalan dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional.
Himmatul menyampaikan, saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini terlihat dari anggaran pendidikan yang terus mengalami kenaikan signifikan.
“Tahun lalu anggaran pendidikan berada di angka sekitar Rp724 triliun, dan tahun ini naik menjadi Rp757,8 triliun. Artinya pendidikan menjadi prioritas yang sangat penting bagi pemerintah,” ujarnya dalam acara diskusi publik 'APBN 2026: Membangun Generasi Unggul', Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, peningkatan anggaran ini diharapkan mampu menjawab tantangan mendasar dunia pendidikan, terutama persoalan anak tidak sekolah dan putus sekolah.
Ia memaparkan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), jumlah anak tidak sekolah masih mencapai sekitar 3,9 juta orang.
“Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya konkret untuk menjawab persoalan tersebut. Kami di DPR akan memberikan dukungan anggaran agar program ini berjalan optimal,” kata Himmatul.
Ia menjelaskan, dukungan pendanaan Sekolah Rakyat juga berasal dari Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan. Namun, Komisi X DPR memiliki fokus tersendiri, yakni memastikan kesiapan guru dan kesesuaian kurikulum.
Himmatul menyoroti masih adanya ketimpangan penerapan kurikulum di sekolah. Saat ini, terdapat sekolah yang masih menggunakan Kurikulum 2013 dan sebagian lain menerapkan Kurikulum Merdeka.
“Kurikulum Merdeka tidak bisa diterapkan di semua sekolah karena membutuhkan kesiapan tertentu. Ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman,” jelasnya.
Untuk Sekolah Rakyat, ia menilai perlu kejelasan standar kurikulum, termasuk kemungkinan penggabungan kurikulum akademik dengan kurikulum keterampilan hidup (life skill).
“Apakah standar kurikulumnya perlu direvisi atau disesuaikan, ini yang harus dikaji,” tambahnya.
Himmatul menegaskan, Komisi X DPR akan menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait kualitas guru dan kebijakan kurikulum.
“Kami akan terus memantau dan mendorong agar program Sekolah Rakyat berjalan sesuai cita-cita pembangunan sumber daya manusia dalam Astacita,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Aditya Andreas
