Pantau - Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat fondasi penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional FOLU Net Sink 2030 guna memastikan dokumen operasional tersusun realistis dan sesuai karakteristik wilayah.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Workshop I di Nabire pada Kamis 12 Februari 2026 sebagai ruang menyamakan persepsi dan memperjelas arah kerja daerah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Yan Richard Pugu menyatakan kegiatan ini diharapkan memberi panduan terstruktur dalam penyusunan rencana kerja.
“Workshop ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan panduan secara terstruktur serta contoh peluang kegiatan yang dapat dimasukkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Potensi Hutan dan Arah Mitigasi
Dalam forum tersebut disebutkan Papua Tengah memiliki kawasan hutan seluas 5,7 juta hektare.
Dari luasan itu, arahan aksi mitigasi mencapai 3,6 juta hektare dan sebagian besar masuk kategori perlindungan High Conservation Value atau bernilai konservasi tinggi.
Luasan tersebut menunjukkan besarnya potensi kontribusi Papua Tengah dalam perlindungan kawasan konservasi bernilai tinggi.
Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Provinsi Papua Tengah Mujetahid menjelaskan arah spasial FOLU Net Sink 2030 menjadi dasar penentuan prioritas aksi.
Kerangka penyusunan Renja Subnas diarahkan agar sistematis, terintegrasi dengan perencanaan daerah, dan selaras dengan kebijakan nasional.
Penyelarasan Target dan Penguatan Perhutanan Sosial
Forum menekankan perlunya penyelarasan target dan rencana aksi mitigasi Papua Tengah dengan target nasional FOLU Net Sink 2030.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya menjaga hutan alam tersisa dan mendorong regenerasi hutan terdegradasi.
Penguatan perhutanan sosial serta dukungan sistem Monitoring, Reporting and Verification menjadi bagian penting agar implementasi berjalan optimal.
Perhutanan sosial dan skema hutan adat ditempatkan sebagai strategi utama dalam pelaksanaan aksi mitigasi di lapangan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
