
Pantau - Badan Kerja Sama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membahas dinamika dan implikasi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace BoP di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis 19 Februari 2026.
Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota BKSAP dari berbagai fraksi di DPR RI serta Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha C. Nasir, Sekretaris Jenderal Kemlu, dan sejumlah pejabat teras lainnya.
Penegasan Prinsip Politik Luar Negeri
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif dengan menyatakan, "Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Wamenlu Arrmanatha C. Nasir menyampaikan capaian diplomasi Indonesia sepanjang 2025 termasuk penguatan posisi di berbagai forum multilateral serta memaparkan proyeksi kebijakan dan agenda diplomasi 2026 dengan penekanan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan peran aktif dalam isu-isu global strategis.
Sinergi DPR dan Pemerintah
Pada sesi tanya jawab, sejumlah anggota mempertanyakan implikasi keikutsertaan Indonesia dalam BoP terhadap sikap politik luar negeri nasional yang kemudian dijelaskan Kemlu bahwa keanggotaan tersebut tidak serta-merta dimaknai sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel melainkan bagian dari ikhtiar diplomatik untuk tetap hadir dalam proses internasional guna mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.
Rapat juga menyepakati penguatan sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu melalui penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi pemerintah dan parlemen, peningkatan koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala, dan dukungan pengembangan jejaring antar parlemen agar diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen berjalan seiring dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.
- Penulis :
- Shila Glorya







