Pantau - Pemerintah menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat masuk ke katalog elektronik atau e-katalog dalam waktu satu bulan ke depan guna mempercepat penanganan darurat sampah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, “Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin.
Rapat koordinasi yang dipimpinnya membahas percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah menyusul arahan Presiden yang menilai persoalan sampah telah berada pada kondisi darurat.
PSEL Tetap Berjalan di 33 Kota
Pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.
“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” tegas Zulkifli Hasan.
Untuk DKI Jakarta, penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi dalam satu wilayah administrasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi dan Jakarta Barat serta satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.
Zulkifli Hasan menyampaikan, “Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan”.
Empat Teknologi Disiapkan untuk Tangani 80 Persen Sampah
Penerapan waste to energy di 33 kota diproyeksikan baru menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional sehingga pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani 80 persen sisanya.
Penanganan sisa sampah tersebut dibagi ke dalam empat kategori teknologi, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu non-refuse derived fuel, TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle atau TPS 3R, serta pengolahan sampah organik dari sumber atau masyarakat langsung.
Pemerintah telah berkoordinasi dan meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
Pemerintah juga menegaskan akan terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping secara konsisten dengan tetap menyiapkan solusi teknologi bagi pemerintah daerah.
“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional termasuk penanganan lokasi pembuangan terbuka berskala besar dengan sasaran penyelesaian akhir 2027 atau awal 2028.
“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
