Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membutuhkan keterangan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) untuk penyidikan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, “Pemanggilan terhadap saksi saudara BKS diperlukan ya, untuk memberikan keterangan berkaitan dengan proyek-proyek di DJKA, karena DJKA ini kan di bawah Kementerian Perhubungan,” ungkapnya kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, “Tentunya dibutuhkan keterangan dari menteri pada saat itu ya, seperti pengetahuannya berkaitan dengan proyek-proyek yang dilaksanakan di DJKA tersebut, yang mana dalam pelaksanaan proyek-proyeknya, diduga ada pengaturan dan pengondisian pemenang,” katanya.
Keterangan Budi Karya Sumadi dinilai dapat membantu KPK mendalami dugaan adanya imbalan kepada pihak-pihak di DJKA akibat pengondisian pemenang proyek.
Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana kepada anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Perhubungan.
Budi Prasetyo menyampaikan, “Dalam perkara ini, KPK juga sudah menetapkan saudara SDW dari klaster DPR, khususnya Komisi V sebagai mitra dari Kementerian Perhubungan, yang juga diduga terlibat dalam pengaturan proyek, Kemudian juga yang bersangkutan diduga menerima aliran fee (imbalan, red.) proyek,” ujarnya.
SDW yang dimaksud adalah Sudewo, anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024.
Kronologi OTT dan Perkembangan Penyidikan
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kementerian Perhubungan.
Balai tersebut kini telah berganti nama menjadi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang.
KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka dalam perkara tersebut.
KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Dugaan Pengaturan Tender Sejak Awal
Dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.
Proyek-proyek yang terkait kasus ini berada di wilayah Sulawesi, Jawa, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera yang berkaitan dengan tugas Budi Karya Sumadi saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Budi Karya Sumadi sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi dan terakhir kali menjalani pemeriksaan pada 26 Juli 2023.
Pada 18 Februari 2026, KPK kembali memanggil Budi Karya Sumadi, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan karena memiliki agenda lain yang telah terjadwal.
- Penulis :
- Shila Glorya
