Pemerintah Targetkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Tuntas Sebelum 2029.

Pantau - Pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dapat diselesaikan sebelum tahun 2029.

Target tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam paparan di Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Selasa 3 Maret 2026.

Ia menyatakan, "Kami bersama kementerian dan lembaga terkait terus menyusun rencana induk dan rencana aksi pemulihan secara cepat dan tepat bagi dasar kebijakan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara jangka panjang,".

Pemerintah bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini tengah menyusun rencana induk serta rencana aksi pemulihan sebagai dasar kebijakan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di wilayah terdampak.

Pelaksanaan Bertahap Hingga 2029

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi terdampak akan dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2026 hingga 2029.

Sesuai arahan Komisi V DPR RI, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat rampung sebelum 2029.

Dody menegaskan, "Saat ini, kami sedang mengerjakan rencana induk besarnya, mudah-mudahan sebelum 2029 bisa diselesaikan semua rehab dan rekonnya,".

Seluruh rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo dengan prinsip membangun kembali lebih baik, lebih nyaman, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien agar daerah terdampak tidak hanya pulih, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi tantangan kebencanaan ke depan.

Komitmen Jalankan Mandat Undang-Undang

Dody menambahkan, "Pembangunan ini bukan hanya memberikan rasa aman hari ini, namun juga harus menjamin keberlanjutan kehidupan pada generasi-generasi mendatang,".

Anggota DPR RI Komisi V DPR Zigo Rolanda menegaskan bahwa seluruh penanganan bencana di Indonesia pada dasarnya harus dilakukan secepat mungkin.

Penanganan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Kebencanaan yang disebut telah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk dijalankan secara konsisten.