Pantau - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa kerja sama Indonesia dan Kuwait di bidang pendidikan harus taat terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia saat menerima audiensi Yayasan Jamiyyah Khairiyah di Jakarta pada Rabu, 4 Maret 2026.
Pertemuan tersebut membahas prioritas utama kerja sama yang mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan dan sarana keagamaan guna mendukung pengembangan dakwah Islam serta pendidikan di Indonesia.
Supratman menyatakan "Saya menyambut baik kabar ini, karena tujuannya juga sangat mulia, yaitu membantu dakwah Islam dan pendidikan di Indonesia".
Ia menekankan bahwa seluruh proses kerja sama harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Menurutnya, Kementerian Hukum RI telah menerima banyak permohonan kerja sama dari yayasan yang berada di bawah naungan langsung Kedutaan Besar Kuwait di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa setiap permohonan membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai tahapan verifikasi administratif dan hukum.
Proses verifikasi tersebut mencakup pemeriksaan akta wakaf, izin pembangunan, serta aspek keberlanjutan program yang diajukan.
Supratman mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini Kedutaan Kuwait melalui yayasan tersebut telah berhasil membangun 15 masjid dan sejumlah sekolah di berbagai daerah tertinggal di Indonesia.
Ia juga menyampaikan "Bahkan, dalam satu pekan terakhir, yayasan tersebut telah merampungkan sembilan program pembangunan asrama yatim dan sekolah tahfiz Al-Qur’an".
Rencana Perluasan Program ke Indonesia Timur
General Manager Jamiyyah Khairiyah Syekh Abdulrahman Ali Zaid Mahfal dalam pertemuan itu menyampaikan harapannya agar kerja sama dengan pemerintah Indonesia dapat diperluas ke berbagai wilayah.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat menjangkau kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua.
Syekh Abdulrahman menyatakan kesiapan yayasan untuk membantu pembangunan berbagai fasilitas pendidikan dan dakwah Islam di daerah tersebut.
Bentuk dukungan yang ditawarkan meliputi pembangunan madrasah, rumah tahfiz, pondok pesantren, serta berbagai infrastruktur pendidikan lainnya.
Ia mengatakan "Untuk proses yang cepat, kami hanya membutuhkan lahan minimal 12x12 meter untuk mendirikan masjid".
Syekh Abdulrahman juga menegaskan bahwa yayasan siap mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai bagian dari tata kelola program yang tertib dan berkelanjutan.
Komitmen Penguatan Pendidikan dan Dakwah
Kedua pihak pada akhir pertemuan sepakat untuk terus menjalin komunikasi terkait berbagai peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di masa mendatang.
Mereka juga akan menjajaki konektivitas dengan yayasan atau pihak yang telah memiliki legalitas wakaf yang jelas agar setiap program dapat berjalan secara tertib dan transparan.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ruang dialog formal antara pemerintah Indonesia dan perwakilan yayasan dari Kuwait.
Pertemuan tersebut juga mencerminkan kepedulian bersama dalam memperluas akses pendidikan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan yang moderat serta inklusif di Indonesia.
Fokus kerja sama pada wilayah Indonesia bagian timur menunjukkan upaya pemerataan pembangunan sosial dan pendidikan di daerah yang masih membutuhkan dukungan infrastruktur.
Kolaborasi antara Indonesia dan Kuwait diharapkan dapat menjadi jembatan kebaikan yang memberikan manfaat sosial dan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.
Kerja sama tersebut juga diharapkan menghadirkan dampak positif bagi generasi mendatang sekaligus memperkuat hubungan persahabatan kedua negara dalam semangat kemanusiaan dan pendidikan.
- Penulis :
- Shila Glorya
