Pantau.com - Pendukung Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melaporkan sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah ke Bawaslu. Laporan itu atas dasar keikutsertaan para kepala daerah yang ikut acara deklarasi dukungan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Solo, Januari lalu.
Menanggapi hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf memandang kubu Prabowo-Sandi telah salah strategi. Menurut Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, upaya pelaporan itu justru semakin menumbuhkan militansi para kepala daerah untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Dugaan Pelanggaran Pemilu: Ganjar Klaim Buat Undangan untuk Kader, Bukan Kepala Daerah
"Seluruh kepala daerah pendukung Pak Jokowi memiliki pengalaman kongkret. Bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi sangat responsif terhadap aspirasi daerah. Jadi ketika kepala daerah pendukung Paslon 01 ditekan kubu Prabowo-Sandi, semakin mantap bagi mereka untuk bergerak memenangkan Pak Jokowi. Inilah kesalahan strategi kubu Prabowo-Sandi," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (15/2/2019).
Hasto justru balik menantang BPN agar berani menampilkan kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi. Ia juga menantang Gerindra dan PKS, partai pengusung Prabowo-Sandi, untuk kepala daerahnya melakukan deklarasi dukungan terhadap Paslon oposisi tersebut.
"Mana kepala daerahnya yang benar-benar kader asli Gerindra dan PKS yang menunjukkan kualifikasi kepemimpinan sebagaimana ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Abdullah Azwar Anas, Ridwan Kamil, Hasto Wardoyo, Prof Nurdin Abdullah, dan lain-lain. Mayoritas kepala daerah dukung Jokowi karena alasan rasional, yakni prestasi Jokowi dan hubungan sinergis yang berkemajuan antara pusat dan daerah. Semua karena prestasi," cecar Hasto.
Sekjen PDIP itu mengingatkan agar kubu Prabowo-Sandi tidak asal membuat laporan.
Baca juga: Ganjar Bantah Deklarasi 31 Kepala Daerah Dukung Jokowi Langgar Aturan Kampanye
"Jangan hanya karena tidak punya kepala daerah yang hebat, lalu Tim Prabowo-Sandi main lapor minim bukti," ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa TKN akan memberikan bantuan hukum kepada seluruh kepala daerah yang dilaporkan tersebut.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
