Pantau - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mendorong kerja sama strategis antara bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum guna menghadirkan manfaat sosial yang lebih nyata bagi masyarakat.
Sinergi Kemnaker dan Penegak Hukum
Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu.
Ia menilai sinergi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan perlu terus diperkuat.
Penguatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang berkaitan dengan aspek hukum juga mampu memberikan dampak sosial bagi masyarakat.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga baik di tingkat pusat maupun daerah perlu diperkuat agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, serta memberikan manfaat yang nyata.
"Pelaksanaan kerja sosial tentu harus memiliki wadah yang konkret seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah Kemnaker," ungkapnya.
Pelatihan Kerja bagi Pelaku Tindak Pidana
Afriansyah Noor yang akrab disapa Ferry menyampaikan pentingnya membuka kerja sama terkait pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang disertai pelatihan kerja.
"Karena itu, perlu dibuka kerja sama mengenai bagaimana pelaku tindak pidana menjalankan hukumannya sekaligus mendapatkan pelatihan kerja yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada akhirnya juga memberi manfaat di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukuman.
Selain menjalani hukuman, pelaku tindak pidana juga diharapkan memperoleh pembinaan melalui keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah menjalani proses hukum.
"Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjalani proses tersebut, tetapi juga oleh masyarakat melalui terciptanya lingkungan sosial yang lebih produktif," kata Ferry.
Dialog dengan Kejati Sumatera Utara
Dalam waktu dekat, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan dialog dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi strategis antara bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum.
Dialog itu juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum.
Pelaksanaan kerja sosial juga diharapkan mampu memberikan manfaat sosial yang lebih luas melalui pelatihan kerja.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Harli Siregar menyambut baik rencana pertemuan tersebut.
Ia menilai langkah itu sebagai bagian penting dari penguatan koordinasi lintas lembaga.
"Ke depan, sinergi antara Kemnaker dan Kejati Sumatera Utara diharapkan semakin kuat dan mampu melahirkan kerja sama yang lebih konkret, sehingga pelaksanaan kerja sosial dapat menjadi bagian dari pembinaan yang memberi keterampilan, memperkuat kebermanfaatan, dan menghadirkan dampak positif bagi masyarakat," ujar Harli.
- Penulis :
- Leon Weldrick
