Pantau - Komisi II DPR RI meminta seluruh layanan publik di tingkat pusat dan daerah tetap berjalan normal meski terjadi tekanan akibat konflik geopolitik global yang berdampak pada Indonesia.
Dorong Kemendagri Jaga Stabilitas Layanan
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Otorita IKN, dan BNPP di Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menegaskan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dalam memastikan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal di tengah situasi global yang tidak menentu.
Ia mengatakan, "Kami ingin Kemendagri dapat memastikan seluruh pemerintahan daerah kita masih berjalan dengan baik."
Ia menambahkan bahwa pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi meski menghadapi tekanan situasi global.
Antisipasi Dampak dan Kebijakan Penyesuaian
Rifqi menjelaskan bahwa peran Kemendagri tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga sebagai koordinator utama pemerintahan daerah dalam menghadapi dampak konflik global.
Pemerintah saat ini juga tengah mengkaji langkah penghematan anggaran dan konsumsi bahan bakar minyak sebagai bagian dari strategi penyesuaian.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penerapan work from home bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan.
Kebijakan tersebut disebut telah disetujui para menteri dan menunggu arahan Presiden untuk implementasinya.
Komisi II menilai langkah antisipatif ini penting guna menjaga stabilitas pelayanan publik serta keberlangsungan pemerintahan di tengah ketidakpastian global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
