Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management guna memperkuat penerimaan negara di tengah tantangan fiskal, Kamis (9/4/2026).
Evaluasi Coretax dan Tantangan Shadow Economy
Anis Byarwati menyatakan bahwa transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun harus mampu menjangkau sektor shadow economy yang selama ini belum tersentuh sistem perpajakan.
“Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa capaian aktivasi Coretax yang mencapai 17 juta hingga Maret 2026 perlu diimbangi dengan kesiapan sistem dan infrastruktur agar tidak menimbulkan kendala teknis bagi wajib pajak.
“Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Strategi Fiskal dan Kehati-hatian Kebijakan Pajak
Anis juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam menindaklanjuti rekomendasi internasional terkait penyesuaian ambang batas PPN dan PPh Badan agar tidak membebani pelaku usaha, khususnya UMKM.
“Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.
Ia turut menyoroti proyeksi rasio pendapatan negara yang masih rendah serta potensi peningkatan defisit anggaran sebagai tantangan serius bagi kebijakan fiskal.
“Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.
“Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
