Pantau - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah merumuskan kebijakan transportasi publik terintegrasi guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Bali dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2026).
Solusi Kemacetan dan Integrasi Transportasi
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan di Bali perlu diimbangi dengan sistem transportasi publik yang terintegrasi.
“Ini salah satu cara kita menyelesaikan persoalan di Ketapang–Gilimanuk ini. Kita urai seperti kita mengurai di Merak–Bakauheni,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan kepadatan, termasuk di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, memerlukan penanganan menyeluruh melalui pengelolaan transportasi yang terkoordinasi.
Lasarus juga menegaskan bahwa penanganan transportasi tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah.
Dorongan Kebijakan dan Efisiensi Energi
Komisi V DPR RI mendorong pemerintah segera merumuskan kebijakan transportasi publik yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Kebijakan transportasi publik ini tolong Pak Menteri bisa studi dan melakukan tindak lanjut. Tentu harus didukung juga dengan pendanaan dari gubernur dan pemerintah daerah setempat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penguatan transportasi publik juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan bahan bakar serta pengurangan kemacetan.
“Tujuannya bagaimana kepadatan dikurangi, pemakaian bahan bakar juga otomatis bisa lebih efisien,” jelasnya.
Selain itu, DPR juga menyoroti pengembangan transportasi alternatif seperti water taxi untuk mendukung konektivitas antarwilayah di Bali.
“Bali ini kan masalahnya siklus perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu yang jadi persoalan utama hari ini,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
