Pantau - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian tetap berjalan optimal meskipun pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara setiap Jumat.
Kepastian tersebut disampaikan Agus di Jakarta pada Jumat seiring pelaksanaan kebijakan kerja fleksibel yang mulai diterapkan pemerintah pusat.
"Pelayanan publik tetap harus jalan," kata Menperin.
Instruksi Tegas Jaga Standar Layanan
Agus menegaskan kebijakan WFH merupakan keputusan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kementerian tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia menginstruksikan seluruh unit kerja di Kementerian Perindustrian agar tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang berlaku.
Langkah tersebut dilakukan agar para pemangku kepentingan sektor industri tetap memperoleh layanan berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S.A Cahyanto menegaskan komitmen menjaga kualitas layanan di tengah penerapan pola kerja fleksibel bagi ASN.
"Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme," katanya.
Digitalisasi dan Efisiensi Jadi Kunci
Eko menjelaskan transformasi pola kerja didukung penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
"Digitalisasi jadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Ini memungkinkan proses kerja jadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri," kata Eko.
Selain itu, Kemenperin juga mendorong efisiensi energi di lingkungan perkantoran melalui optimalisasi penggunaan listrik, air, dan fasilitas pendukung lainnya.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendukung industri hijau dan pembangunan berkelanjutan.
Kementerian Perindustrian menegaskan kesiapan mengimplementasikan tata kelola pemerintahan modern yang berdaya saing sekaligus menjaga iklim investasi dan produktivitas sektor industri nasional.
Kebijakan WFH Berlaku Nasional
Pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan.
"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari MenpanRB dan Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa melalui pengaturan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha.
Sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.
- Penulis :
- Arian Mesa
