Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan sekitar 7.500 relawan untuk mempercepat sertifikasi tanah guna memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi konflik agraria di masyarakat.
Langkah ini diumumkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Sabtu (11/4), melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta perguruan tinggi.
"Percepatan sertifikasi tanah membutuhkan dukungan SDM yang kuat. Sehingga melalui kerja sama hari ini, kita ingin memastikan ada tambahan tenaga yang bisa mempercepat proses di lapangan," ujar Khofifah.
Para relawan yang disebut laskar karomah berasal dari kalangan santri dan mahasiswa, yang akan dilibatkan langsung dalam proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
Gerakan Partisipatif Percepat Sertifikasi
Pemprov Jatim bersama BPN juga meluncurkan dua gerakan, yakni Gerakan Bersama Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) dan Gerakan Bersama Pengumpulan Data Yuridis (Gema Puldadis).
Khofifah menekankan pentingnya validasi data dan kejelasan batas lahan untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
“Jika data tidak terverifikasi dan batas-batas bidang lahan tidak jelas, maka berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan patok tanah bisa berpindah. Karena itu dua gerakan ini menjadi sangat penting,” ujarnya.
Relawan Dibekali Pelatihan Teknis
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menambah sumber daya manusia dalam percepatan sertifikasi.
"Melalui perjanjian kerja sama ini, kita merancang bagaimana memiliki tambahan SDM untuk membantu percepatan sertifikasi, termasuk melibatkan unsur sosial keagamaan seperti NU dan Muslimat NU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, seluruh relawan akan mendapatkan pelatihan di Pacet, Mojokerto, sebelum diterjunkan ke lapangan.
“Kami akan segera melakukan pembinaan dan pelatihan kepada 7.500 relawan atau laskar karomah di Pacet. Mereka akan dibekali agar memahami apa yang harus dikerjakan dan bagaimana membantu proses sertifikasi tanah di lapangan," katanya.
Relawan nantinya dibagi dalam dua tugas utama, yakni pengumpulan data fisik seperti pemasangan patok batas tanah dan pengumpulan data yuridis berupa bukti kepemilikan, termasuk untuk tanah wakaf dan tempat ibadah lintas agama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
