Pantau - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan memfokuskan pemberantasan praktik haji ilegal melalui Satgas Haji yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan langkah ini dilakukan untuk melindungi jamaah dari penipuan serta menjamin keamanan dan ketertiban penyelenggaraan ibadah haji.
"Penugasan Polri bersifat terpadu untuk menjamin penyelenggaraan haji berjalan aman, tertib, dan bebas dari praktik ilegal," ujarnya.
Strategi Preemtif hingga Represif
Johnny menjelaskan Polri akan menjalankan tiga pendekatan utama yakni preemtif, preventif, dan represif dalam menangani haji ilegal.
Pada tahap preemtif, Polri akan mengedukasi masyarakat terkait bahaya haji nonprosedural serta menyosialisasikan agar jamaah menggunakan jalur resmi.
"Polri bersinergi dengan Kementerian Agama RI dan pemerintah daerah," katanya.
Pada tahap preventif, Polri akan mengawasi biro perjalanan haji dengan memantau paket perjalanan mencurigakan dan mengumpulkan intelijen terhadap sindikat.
"Pencegahan haji ilegal dengan menggagalkan calon jamaah dengan visa tidak sesuai operasi menjelang musim haji," tuturnya.
Penindakan Travel Nakal dan Pelaku Penipuan
Dalam tahap represif, Polri akan menindak tegas pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta KUHP.
Adapun pelanggaran yang menjadi sasaran antara lain travel ilegal, penipuan jamaah, dan pemalsuan dokumen.
"Dengan pendekatan ini, Polri menjadi garda utama dalam memastikan haji berjalan aman, sah, dan sesuai aturan," katanya.
Langkah ini juga mencakup pengamanan keberangkatan jamaah di titik embarkasi dan debarkasi guna memastikan proses ibadah berjalan lancar.
- Penulis :
- Aditya Yohan
