Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Nol Toleransi Kekerasan Seksual di Kampus

Pantau - Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan seksual, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi, sebagai respons atas maraknya kasus di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Respons atas Kasus di Kampus

Kasus dugaan pelecehan seksual verbal oleh 16 mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir.

Puan menyatakan setiap kasus kekerasan seksual harus ditangani secara tegas dan adil tanpa pandang bulu.

Ia mengatakan, "Tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun. Kita harus terus menolak itu, dan setiap kasus harus diadili secara adil. Dunia pendidikan juga harus berperan memberikan edukasi yang tepat agar semua pihak bisa saling menjaga."

Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Pentingnya Evaluasi dan Peran Pendidikan

Puan menilai dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah kekerasan seksual melalui pembentukan karakter dan nilai penghormatan terhadap sesama.

Ia menyoroti bahwa berbagai kasus di lingkungan kampus menunjukkan kekerasan seksual dan seksisme masih menjadi tantangan nyata.

"Ini jadi perhatian kita bersama di dunia pendidikan. Harus dievaluasi, semuanya harus dibicarakan secara terbuka, dan tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," ujarnya.

Puan kembali menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh di lingkungan pendidikan tinggi untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kasus.

"Semua harus dievaluasi dan dibicarakan secara terbuka. Yang jelas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun," tegasnya.

Komitmen Penanganan Kasus

Ia menekankan bahwa komitmen menolak kekerasan seksual tidak boleh bersifat parsial dan harus diterapkan oleh semua pihak.

Baik di ruang publik maupun institusi pendidikan, menurutnya, harus ada kesamaan sikap dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan.

Kasus yang terjadi di kampus diharapkan menjadi bahan perbaikan sistem serta penguatan kebijakan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.