HOME  ⁄  Nasional

Ratna Juwita Sari Soroti Minimnya Sosialisasi B50, DPR Dorong Pemerintah Buka Hotline Pengaduan

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Ratna Juwita Sari Soroti Minimnya Sosialisasi B50, DPR Dorong Pemerintah Buka Hotline Pengaduan
Foto: Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari dalam Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis 23/4/2026 (sumber: DPR RI)

Pantau - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh terkait penggunaan biodiesel B50 kepada masyarakat guna mencegah munculnya kekhawatiran dan menurunnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

Sosialisasi B50 Dinilai Belum Menjangkau Masyarakat

Ratna menyampaikan bahwa program B50 yang saat ini digencarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi perlu disertai edukasi yang merata.

Ia menegaskan implementasi program tersebut dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian percepatan transisi energi nasional.

Menurutnya, sosialisasi tidak boleh hanya menyasar pemangku kepentingan, tetapi juga masyarakat sebagai pengguna langsung.

" Masyarakat sebagai pengguna langsung harus mendapatkan penjelasan yang utuh agar tidak muncul kekhawatiran atau bahkan ketidakpercayaan," ujar Ratna.

Ia juga menyoroti maraknya kampanye negatif sejak kebijakan B40 yang memunculkan berbagai isu di masyarakat, mulai dari dampak terhadap usia mesin kendaraan, efisiensi bahan bakar, hingga pengaruh terhadap harga minyak goreng akibat penggunaan sawit sebagai bahan baku Fatty Acid Methyl Ester.

" Kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, bisa mempengaruhi psikologis masyarakat. Mereka jadi ragu dan khawatir menggunakan B50," katanya.

DPR Usulkan Hotline dan Perkuat Ketahanan Energi

Komisi XII DPR RI mengusulkan pemerintah bersama Pertamina membuka hotline khusus pengaduan bagi masyarakat sebagai sarana komunikasi dua arah serta penyedia informasi yang cepat dan akurat.

Ratna menegaskan bahwa kegiatan Kunjungan Kerja Masa Reses DPR harus menghasilkan kebijakan konkret.

" Kami ingin hasil kunjungan ini berujung pada kebijakan yang implementatif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menilai program B50 sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong kemandirian energi Indonesia.

" Saya kira Pertamina memiliki teknologi yang sangat bagus, bahwa B50 ini dalam rangka untuk ketahanan energi, dalam langkah untuk kemandirian energi, ini sangat penting sekali," kata Rokhmat.

Ia menambahkan perlunya sosialisasi lebih masif dan kesiapan transisi teknologi agar implementasi berjalan optimal di berbagai sektor termasuk transportasi.

" Jadi, hanya perlu sosialisasi lagi masif, dan transisi teknologi, sehingga saya yakin ke depan bisa diantisipasi apa yang akan menjadi masalah untuk mobil-mobil berteknologi tinggi," ujarnya.

Rokhmat juga mendorong Pertamina meningkatkan kinerja dalam penyediaan energi nasional, khususnya menjaga stabilitas stok BBM dan LPG di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

" Harapannya, Pertamina meningkatkan kinerja, meningkatkan stok BBM, stok LPG, sehingga bisa terwujud ketahanan energi, dan terwujud swasembada energi, dan kemandirian energi," katanya.

Program B50 Lanjutan Kebijakan Biodiesel

Program B50 merupakan kelanjutan dari kebijakan biodiesel sebelumnya yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri.

Penulis :
Shila Glorya