Pantau - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan harus menghindari tumpang tindih dan menjamin efisiensi penggunaan anggaran dalam acara Penguatan Pengelolaan Dana Kelurahan di Yogyakarta, Selasa, 28 April 2026.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap anggaran benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia menyampaikan, "Serta memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali kepada kesejahteraan masyarakat. Sehingga, yang harus kita bangun bukan hanya sistem, tetapi juga peradaban birokrasi".
Peran Kelurahan dalam Tata Kelola Pemerintahan
Sri Sultan menjelaskan bahwa kelurahan merupakan wajah pertama negara yang menjadi ruang pertemuan antara kebijakan dan kehidupan nyata masyarakat.
Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan di tingkat kelurahan harus tertib, selaras, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Ia menyampaikan, "Oleh karena itu, tata kelola keuangan di tingkat ini, harus menjadi cermin dari tata kelola yang tertib, selaras, dan berorientasi pada kemaslahatan".
Dalam konteks pemerintahan beradab, ia menekankan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengelola kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga amanah publik.
Ia menegaskan, "Sebab pada hakikatnya, kekuasaan bukanlah hak milik, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan".
Nilai Budaya dan Peringatan terhadap Penyimpangan
Sri Sultan menyatakan bahwa dalam tata kelola modern, keunggulan pemerintahan ditentukan oleh kemampuan membangun kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Ia juga mengaitkan nilai budaya Yogyakarta dari Serat Piwulang Sampeyandalem karya Sri Sultan Hamengku Buwana I yang mengingatkan bahaya penyimpangan dan korupsi.
Dalam serat tersebut disampaikan pesan, "janganlah sampai melampaui batas, oleh durjana yang mendekat. Waspadailah gerak-geriknya, jangan terpengaruh oleh keinginan untuk mencuri, karena sungguh berat konsekuensinya. Mencuri, pastilah meninggalkan jejak. Singkirkanlah jauh-jauh pikiran untuk berbuat jahat, dan tinggalkan perilaku kotor".
Ia menambahkan bahwa nilai tersebut sejalan dengan ajaran laku sasmita, amrih nirmala yang menekankan kepekaan dalam membaca tanda-tanda penyimpangan.
Ia mengingatkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan amanah publik sering berawal dari hal kecil dan halus.
Ia menutup dengan penegasan, "Oleh karena itu, integritas sejati terletak pada kewaspadaan diri, kemampuan untuk mengenali dan menolak sejak awal setiap isyarat yang mengarah pada penyimpangan, demi menjaga pemerintahan tetap bersih dan bermartabat".
- Penulis :
- Arian Mesa
