
Pantau.com - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, angkat bicara mengomentari pernyataan Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan bahwa Demokrat resmi bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Irma mengatakan, partai NasDem sendiri mengapresiasi langkah Demokrat yang menyatakan bergabung. Namun ia menegaskan terkait dengan keputusan untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja perlu dipertimbangkan presiden.
"NasDem tentu mengapresiasi pilihan politik partai Demokrat untuk gabung ke pemerintah. Namun keputusan menerima di dalam KIK atau tidak, akan diputuskan oleh presiden dengan pertimbangan partai-partai koalisi tentunya," kata Irma saat dihubungi, Selasa (13/8/2019).
Baca Juga: Demokrat Resmi Gabung ke Pemerintahan Jokowi, Kata Ferdinand Hutahaean
Sementara itu, Irma mengatakan, semua partai yang ingin gabung dengan pemerintahan pastilah menginginkan kadernya duduk di Kabinet. "Demokrat yang bukan merupakan penggangas ganti presiden dan bukan partai pengguna politik identitas yang memghantam Jokowi habis habisan wajar jika ingin gabung," tuturnya.
Adapun Irma mengimbau kepada partai-partai yang tadinya pada saat Pilpres menyerang Jokowi secara masif agar tetap konsisten memilih jalur oposisi.
"Partai yang kemarin membumi hanguskan presiden dengan SARA, Hoax dan fitnah, sebaiknya belajar konsisten saja dulu pada konsituen, agar tetap memiliki kehormatan dihadapan publik," tandasnya.
Baca Juga: Pecah! Ferdinand Adu Mulut dengan Andre Rosiade di Twitter
Sebelumnya diberitakan, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengungkapkan, sikap partainya resmi ingin membantu dan ikut memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam lima tahun mendatang.
Ferdinand mengatakan, partai berlambang mercy itu ingin membantu Jokowi dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Hanya saja soal keputusan apakah ikut bergabung dalam koalisi atau tidak, hal itu bergantung terhadap kebijakan Jokowi.
Ferdinand menyebut, keputusan ataau keinginginan untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan merupakan sikap resmi partainya. Menurutnya, sikap tersebut sudah diambil pasca 40 hari meninggalnya Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah