Pantau.com - Wakil Ketua MPR RI Jazilu Fawaid ikut mengomentari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional (UN) dan menggantikan dengan sistem asesmen kompetensi.
Menurut Jazilul, silahkan saja Nadiem sebagai Mendikbud menghapus UN dan menggantikan dengan sistem yang baru. Asalkan, menurutnya pendidikan atau kurikulum mengenai pancasila tidak dihapuskan.
"Yang penting pancasila jangan dihapuskan. Yang penting, kalau dari sisi MPR ya, UN itu kan soal sistem saja untuk menilai seberapa berhasil dari ujian itu," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Baca juga: Mulai 2021, Ujian Nasional Akan Dihapus dan Diganti dengan Sistem Ini
Di sisi lain, Jazilul meminta Nadiem untuk peka terhadap masalah pancasila dalam dunia pendidikan. Ia mengimbau Nadiem dapat memasukan pendidikan pancasila kedalam kurikulum pendidikan.
"Soal UN atau tidak nanti biar komisi X sama pak Nadiem yang membicarakan. Concern kami di MPR saya lihat pendidikan ini kaitannya dengan pendidikan kebangsaan, pancasila ini perlu penguata. Apa pak nadiem juga tidak berpikir itu?," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengatakan mulai tahun 2021 Ujian Nasional akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Baca juga: Kabar Baik! Nadiem Akan Tambah Kuota Jalur Prestasi dalam PPDB
"Berdasarkan survei dan diskusi bersama dengan unsur orangtua, siswa, guru, praktisi pendidikan, dan kepala sekolah. Materi UN itu terlalu padat sehingga cenderung mengajarkan materi dan menghafal materi, bukan kompetensi," ujar Nadiem di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Kemudian UN juga membuat siswa dan guru stres, dan hal itu mengubah indikator keberhasilan siswa sebagai individu.
Padahal sebenarnya, UN penilaian sistem pendidikan baik itu sekolahnya, geografi hingga sistem pendidikan nasional.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
