Pantau.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim jelaskan ke publik secara jelas dan lengkap terkait dengan kebijakannya yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) dan digantikan dengan sistem asesmen kopetensi.
Menurut Puan, saat ini kebijakan Nadiem tersebut hanya bisa diketahui publik hanya setengah-setengah saja dari berbagai media pemberitaan.
"Yang saya minta atau saya harapkan dari menteri pendidikan ya Pak Nadiem itu bisa menjelaskan sebenarnya apa yang kemudian menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini. Karena kan sekarang kita memahaminya hanya sepotong-sepotong melalui media," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Baca juga: Mulai 2021, Ujian Nasional Akan Dihapus dan Diganti dengan Sistem Ini
Meski hari ini Kamis 12 Desember 2019, Nadiem datang ke DPR untuk melakukan Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI salah satunya menjelaskan kebijakan tentang penghapusan UN, Puan merasa publik juga harus diberikan penjelasan.
"Yang pastinya kan yang harus kita lihat atau kita tanyakan kepada mendikbud itu ya itu apa kriterianya untuk kelulusan anak itu di SMA, ataupun di SMP, ataupun di SD, dari tingkatan itu, kemudian kalau gak ada UN kemudian kalau mau masuk ke perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa, dan ini kan masih akan dilakukan tahun 2021 jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran mendikbud itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan, kebijakan penghapusan UN dan menggantinya dengan sistem yang baru jangan sampai merugikan masyarakat khususnya para murid di sekolah.
"Jangan terburu-buru, kita lihat, dan janggan sampai merugikan anak murid, kemudian siswa juga orang tuanya, dan yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," tandasnya.
Baca juga: Ma'ruf Amin Minta Nadiem Kaji Matang-matang Asesmen Kompetensi
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menerapkan empat program pembelajaran nasional, yang salah satunya menghapuskan UN dan menggantinya dengan sistem ujian setingkat sekolah.
Nadiem mengatakan pelaksanaan UN di 2020 akan menjadi yang terakhir karena kemudian sistemnya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Asesmen tersebut terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa, kemampuan bernalar menggunakan matematika dan penguatan pendidikan karakter.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
