Pantau.com - Ketua Umum PB Nadlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mememinta pemerintah tidak lembek untuk menyikapi tindakan provokasi China terkait dengan klaim sepihak terhadap wilayah perairan Natuna.
"Nahdlatul Ulama (NU) mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap China," kata Said Ail dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Pantau.com, Senin (6/1/2020).
Baca juga: Gerindra Angkat Bicara Soal Cap Lembek Menhan Prabowo di Polemik Natuna
Saiq Aqil menilai, Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima.
"Tindakan China menolak keputusan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap norma dan konvensi internasional yang diakui secara sah oleh masyarakat dunia," ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Said walaupun memang diketahui bahwa China merupkan negara terbesar ketiga sebagai investor di Indonesia pemerintah tidak seharusnya lembek terhadap China.
"Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat dan di laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun. Dalam jangka panjang, Nahdlatul Ulama meminta Pemerintah RI untuk mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik," tandasnya.
Baca juga: 5 KRI Sudah di Natuna Siap Tempur dengan Kapal Coast Guard China
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan hasil rapat koordinasi tingkat menteri menyepakati untuk melakukan intensifikasi patroli di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," kata Menlu Retno usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
