Pantau - Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti perlunya perbaikan mendesak dalam sistem distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, terutama di perguruan tinggi swasta dan di luar Jawa, serta yang memiliki akreditasi B dan C.
Andreas menilai, perguruan tinggi swasta dan yang memiliki akreditasi rendah adalah institusi yang membutuhkan dukungan pembiayaan pendidikan ini.
Namun, lanjutnya, sering kali distribusi KIP Kuliah tidak tepat sasaran, akibat faktor kenalan atau nepotisme.
"KIP Kuliah harus diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki prestasi serta motivasi akademis untuk menyelesaikan studinya," ungkap Andreas di Kota Medan, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, tujuan KIP Kuliah adalah untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Namun, tanpa sistem seleksi yang ketat dan transparan, bantuan ini bisa tidak mencapai sasaran yang tepat.
"Perlunya dilakukan seleksi, sehingga tujuan dari KIP kuliah itu bisa tercapai," tambahnya.
Andreas menekankan perlunya pembenahan dalam proses seleksi dan rekrutmen penerima KIP Kuliah untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran.
"Perlu menjadi perhatian ke depan, sehingga jangan sampai biaya pendidikan yang sudah mahal dengan bantuan KIP Kuliah ini justru tidak mencapai tujuan," tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
