Pantau - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera menggelar rapat Majelis Syuro untuk memutuskan sikap politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, memprediksi bahwa PKS kemungkinan besar akan mengambil posisi di luar pemerintahan.
"Besar kemungkinan PKS akan berada di luar pemerintahan. Sikap oposisi itu bukan karena lahir dari refleksi demokratis yang genuine, tetapi memang belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran," ujar Umam saat dihubungi, Selasa (14/5/2024).
Menurut Umam, ada beberapa indikasi yang menunjukkan PKS akan berada di luar koalisi pemerintahan.
"Melalui sikap Sekjen PKS dan sejumlah juru bicaranya yang belakangan menunjukkan sikap wait and see, mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin di-lobby dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi. Namun, pihak Prabowo tampaknya belum tergerak untuk membukakan pintu bagi PKS," jelasnya.
Lebih lanjut, Umam menyinggung pernyataan Prabowo dalam acara PAN pada Kamis lalu, yang dianggap sebagai sindiran kepada PKS.
"Bahkan dalam acara PAN kemarin, pernyataan Prabowo yang mengatakan 'ada pihak yang minta mahar tapi tidak setia', besar kemungkinan sindiran itu dialamatkan kepada PKS," tambah Umam.
Dengan berbagai pertanda tersebut, Umam menyimpulkan bahwa PKS kemungkinan besar akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
"Karena itu, mencermati nuansa psikologis dalam relasi Prabowo dan PKS tersebut, ditambah lagi serangan-serangan PKS terhadap Jokowi selama ini, maka besar kemungkinan PKS akan 'dipaksa' untuk berada di luar pemerintahan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
