
Pantau - Mendikbudristek Nadiem Makarim, mendapat kritikan keras dalam rapat pembahasan anggaran bersama Komisi X DPR RI, Rabu (5/6/2024).
Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, meluapkan kemarahannya terkait pengelolaan anggaran pendidikan.
Anita membuka paparannya dengan sikap santai, namun perlahan nada bicaranya meninggi saat melaporkan temuan masalah pendidikan di daerah pemilihannya, Dapil NTT II.
Ia menilai, Nadiem dan jajarannya tidak memanfaatkan anggaran besar yang tersedia dengan baik karena masih banyak ditemukan masalah transfer anggaran ke daerah.
"Karena sampai hari ini, Pak Menteri, berulangkali saya katakan bahwa masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan APBN ke daerah. Baik transfer ke daerah banyak persoalan," ujar Anita.
Anita menyoroti berbagai masalah pendidikan, seperti guru PPPK yang sudah lolos seleksi namun belum menerima SK, guru-guru di Kupang yang belum menerima tunjangan, serta bangunan sekolah yang rusak dan terbengkalai.
Kemarahannya semakin memuncak saat membahas pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi perhatian KPK.
"Kami tak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kebakaran jenggot," tegas Anita.
Anita juga mengecam surat Peraturan Sekjen Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa rekomendasi dan temuan dari DPR akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
Menurutnya, usulan wakil rakyat sebagai lembaga tinggi negara tidak seharusnya diverifikasi oleh dinas di tingkat daerah.
"Jadi kalau mau diverifikasi, harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas melakukan verifikasi terhadap sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik," ujarnya.
Dalam kemarahannya, Anita menyemprot Nadiem yang sedari tadi menunduk mendengar protesnya.
"Saya marah, Pak Menteri, untuk kesekian kalinya. Karena memang ini kenyataannya di lapangan. Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil, kok apa yang diusulkan diverifikasi oleh dinas Pendidikan. Anda sebagai Menteri mau nggak diverifikasi oleh dinas? Jangan aneh-aneh lah!" tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Sofian Faiq