Pantau - Komisi VIII DPR RI mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera membenahi data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, serta substansi pendidikan.
Data ini dinilai krusial guna menentukan alokasi Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan diterima oleh Kemenag pada tahun 2025.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan pentingnya Kemenag membangun perencanaan kerja yang komprehensif disertai data yang valid dan jelas. Menurutnya, tanpa data tersebut, pengawasan terhadap anggaran akan sulit dilakukan.
"Sampai saat ini, belum diketahui berapa kuota PIP di Kemenag, padahal anggaran sudah dialokasikan. Begitu juga dengan KIP. Betapa sulitnya mencari data di Kemenag, sehingga saya kesulitan meminta tambahan anggaran kepada Bu Menkeu (Menteri Keuangan)," ungkap Esti.
Esti mengusulkan agar data yang ada di Education Management Information System (EMIS) milik Kemenag diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbudristek.
Dengan demikian, data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta substansi pendidikan bisa terpadu dan valid sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan.
"Dalam dua tahun terakhir, ada pembenahan di Kemenag. Insya Allah, jika data itu sudah firm, tidak akan terjadi potensi anggaran ganda. Ke depannya, anggaran pendidikan Kemenag bisa ditambah," jelas Esti.
Esti berharap bahwa dengan penyelesaian data ini, ketimpangan anggaran yang dialami oleh Kemenag bisa teratasi.
Selain itu, asas kesetaraan dalam pendidikan bisa terwujud dan pendidikan agama tidak lagi dipandang sebelah mata oleh negara.
"Kami berharap, jika Kemenag mampu menyelesaikan data ini, ketimpangan anggaran bisa diatasi, dan pendidikan agama mendapatkan perhatian yang layak dari negara," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
