Pantau - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, ketidakhadirannya dalam pemanggilan oleh MKD karena padatnya agenda kegiatan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Bamsoet menjelaskan bahwa undangan dari MKD DPR RI diterimanya secara mendadak. Sesuai Tata Beracara MKD Pasal 23 Ayat 1, MKD seharusnya menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu paling lambat tujuh hari sebelum sidang.
"Undangan baru saya terima pada 19 Juni 2024 usai acara Sosialisasi Empat Pilar di MPR. Sementara saya sudah terikat dengan agenda yang sudah dijadwalkan jauh hari sebelumnya," ujar Bamsoet di Jakarta.
Pemanggilan Bamsoet oleh MKD DPR terkait pengaduan Muhammad Azhari atas pernyataannya yang dianggap menyatakan seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945. Pernyataan tersebut dianggap bertentangan dengan fakta di lapangan.
Meskipun tidak hadir, Bamsoet memastikan pihak Kesekjenan MPR RI telah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya kepada MKD DPR.
Pemberitahuan tersebut disertai dengan flashdisk dan transkrip dari ucapan atau statement utuh yang menjadi materi klarifikasi, serta pandangan hukum dari Biro Hukum Kesekjenan MPR RI.
“Ssaya telah kirimkan rekaman video beserta transkrip narasi liputan dari salah satu media TV nasional dalam konferensi pers tanggal 5 Juni 2024 yang dijadikan dasar materi aduan,” kata Bamsoet.
Ia bahkan menduga, pelapor telah menyebarkan berita bohong yang bertentangan dengan UU ITE dan cenderung menyerang kehormatan Pimpinan MPR.
Bamsoet menegaskan, dirinya tidak pernah menyatakan ‘seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945’ melainkan menggunakan kata ‘kalau/jika’.
Sehingga, menurutnya, pernyataan tersebut tidak mengandung makna pretensi melangkahi partai politik yang ada.
"Jadi, keliru kalau saya dikatakan tidak menghormati undangan teman-teman di MKD. Justru saya senang karena saya bisa meluruskan tuduhan yang tidak benar di tempat yang tepat," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
