Pantau - MPR RI mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik (Banpol) kepada partai yang memiliki kursi di parlemen.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan usulan ini saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di kantor pusat Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
"Saya kira, selain itu juga biaya partai politik juga harus dipikirkan kembali," ujar Bamsoet dalam jumpa pers usai pertemuan.
Bamsoet, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, mengusulkan agar dana Banpol dinaikkan dari Rp1.000 per suara sah menjadi Rp10.000.
Menurutnya, kenaikan ini sesuai dengan kajian KPK yang menyatakan bahwa besaran ideal bantuan negara untuk partai politik adalah Rp10.000 per suara sah untuk mengurangi masalah korupsi.
"Tidak hanya seribu rupiah per suara karena berdasarkan kajian KPK yang ideal negara membiayai partai politik itu supaya berkurang masalah-masalah yang terjadi, korupsi dan lain-lain itu adalah Rp10 ribu," kata Bamsoet.
Namun, Bamsoet juga menyadari bahwa kondisi keuangan negara saat ini belum mampu memenuhi standar ideal tersebut.
Oleh karena itu, MPR periode 2019-2024 masih akan mengkaji usulan ini dan akan menyerahkannya kepada MPR periode selanjutnya serta presiden terpilih yang akan dilantik beberapa bulan lagi.
"Kita akan bukukan dalam sebuah dokumen yang nanti kita bagikan kepada kawan-kawan partai. Saya kira itu yang disampaikan sebelumnya," tambahnya.
Aturan mengenai dana bantuan parpol tertuang dalam PP Nomor 1 Tahun 2018, yang menyebut partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi DPR berhak menerima bantuan keuangan senilai Rp1.000 per suara sah.
Saat ini, berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP menjadi partai dengan penerima bantuan parpol terbanyak sebesar Rp27,05 miliar, diikuti oleh Gerindra sebesar Rp17,59 miliar, Golkar Rp17,23 miliar, PKB Rp13,57 miliar, NasDem Rp12,66 miliar, PKS Rp11,49 miliar, Demokrat Rp10,88 miliar, PAN Rp9,57 miliar, dan PPP Rp6,32 miliar.
- Penulis :
- Aditya Andreas
