Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritik pergantian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dengan Bahlil Lahadalia.
Ia menilai, pergantian posisi menteri ini tidak akan efektif mengingat sisa waktu pemerintahan yang kurang dari dua bulan.
Mulyanto menyebut bahwa langkah Presiden Joko Widodo dalam reshuffle kali ini lebih berfokus pada aspek politik daripada kinerja.
"Itu langkah bongkar-pasang yang kurang tepat. Apa yang bisa diharapkan dari menteri baru secara struktural dalam waktu kurang dari dua bulan?" ujarnya kepada wartawan, Senin (19/8).
Dari sisi legislatif, Mulyanto menjelaskan bahwa pekerjaan rumah yang tersisa untuk Menteri ESDM mencakup beberapa regulasi penting.
Di antaranya, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN), dan RUU Minyak dan Gas (Migas).
Menurutnya, pergantian menteri justru dapat memperlambat penyelesaian regulasi tersebut.
"Apa regulasi ini bisa diselesaikan kalau tiba-tiba berganti Menteri? Menurut saya justru akan semakin molor. Tidak perlu lah reshuffle sekarang, presiden seperti kurang kerjaan," sindirnya.
Ia juga menambahkan, yang lebih diperlukan saat ini adalah menertibkan bidang kerja para menteri yang dianggapnya berantakan, bukan melakukan reshuffle menjelang akhir masa jabatan.
"Daripada ganti menteri, lebih baik kembalikan tugas masing-masing kementerian sesuai tupoksinya," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
