Pantau - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti diisukan bakal menjadi Menteri Pendidikan dalam Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi isu tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, penentuan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Jangan mendahului presiden terpilih. Kita tunggu hingga 20 Oktober, karena seluruh keputusan adalah hak prerogatif presiden yang harus kita hargai," ujar Haedar saat meresmikan Gedung UMY Student Dormitory di Bantul, Jumat (4/10/2024).
Haedar menekankan, Muhammadiyah akan menghormati siapa pun yang nantinya ditunjuk sebagai menteri, termasuk di bidang pendidikan.
"Perhatian kami adalah agar pembangunan Indonesia tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga harus mencakup aspek spiritual. Jiwa dan raga bangsa harus seimbang, dan itulah esensi Indonesia Raya," jelasnya.
Haedar menambahkan, pembangunan nasional tidak bisa hanya berorientasi pada kemajuan fisik semata.
Menurutnya, pembangunan nasional harus disertai dengan penguatan spiritualitas agar tercapai kesejahteraan bangsa secara menyeluruh.
- Penulis :
- Aditya Andreas
