Pantau - Berbagai masalah di dunia pendidikan Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan, terutama bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) baru.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira yang menekankan pentingnya seleksi ketat untuk posisi Mendikbud dalam kabinet presiden terpilih.
“Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Wajar jika presiden terpilih harus sangat selektif dalam memilih Mendikbud untuk kabinetnya,” ujar Andreas, Selasa (8/10/2024).
Sebagai mantan anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Andreas merinci sejumlah masalah krusial yang masih menghambat kemajuan pendidikan, terutama di daerah.
Menurutnya, persoalan guru dan sarana prasarana masih menjadi penyebab rendahnya kualitas layanan pendidikan di banyak wilayah.
Hal ini diperburuk oleh anggaran pendidikan tahun lalu yang tidak terserap secara maksimal serta kurikulum yang masih dalam masa transisi pasca-pandemi.
“Banyak permasalahan di daerah yang belum teratasi, terutama terkait ketersediaan guru dan infrastruktur pendidikan. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang tidak merata di berbagai wilayah,” jelasnya.
Andreas juga menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahun selalu menimbulkan masalah, serta kekurangan guru yang belum kunjung teratasi.
Ia menyebut, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata dan kualitas pengajaran yang masih kurang.
“Kita masih menghadapi masalah kekurangan guru, dan belum ada formulasi yang tepat untuk mengatasinya. Ini berdampak langsung pada ketimpangan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia,” ungkap Andreas.
Masalah rendahnya kualitas pendidikan juga disebabkan oleh ketimpangan dalam sertifikasi guru. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa masih ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi.
“Rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata Andreas.
Ia meminta pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi guru, terutama dengan memberikan pelatihan intensif sebelum mereka mendapatkan sertifikasi.
Andreas menekankan, sertifikasi harus disertai dengan pengukuran kompetensi yang ketat untuk memastikan kualitas pengajaran yang lebih baik.
“Sertifikasi guru tidak boleh menjadi formalitas semata. Harus ada pengukuran kompetensi yang jelas agar para guru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tegasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
