Pantau - Pengurus Pusat Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyatakan keprihatinannya atas rencana Wapres Gibran Rakabuming Raka yang berencana menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim menyampaikan, langkah tersebut terkesan tergesa-gesa dan berisiko menimbulkan dampak negatif bagi sistem pendidikan nasional.
Ia menegaskan, sistem zonasi pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk menciptakan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.
"Selain itu, sistem tersebut bisa mendekatkan anak ke sekolah, serta memberikan afirmasi kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun, pelaksanaannya selama tujuh tahun terakhir masih menyisakan banyak persoalan,” katanya, Jumat (22/11/2024).
Baca Juga: Legislator Minta Kaji Ulang Sistem Zonasi PPDB, Jika Perlu Dihapus
Beberapa persoalan yang dimaksud, lanjutnya, meliputi distribusi sekolah negeri yang tidak merata, pelaksanaan yang tidak didasarkan pada analisis demografis dan geografis, hingga manipulasi kartu keluarga (KK) untuk masuk sekolah favorit.
Satriwan juga menilai, rencana penghapusan ini tidak dilandasi kajian yang matang, seperti tidak adanya kajian akademik dan partisipasi publik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti organisasi pendidikan, guru, akademisi, dan orang tua murid.
"Jangan sampai keputusan ini kontraproduktif dan malah memperburuk kondisi pendidikan,” tegasnya.
P2G mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi. Jika sistem ini dilanjutkan, harus ada perbaikan pada aspek-aspek tertentu. Namun, jika dihapus, pemerintah harus menyiapkan mekanisme pengganti yang adil dan tidak diskriminatif.
“Mendikdasmen harus membuat grand design sistem PPDB yang lebih berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh anak Indonesia. Jangan asal menghapus tanpa solusi konkret,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
