Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti masalah minimnya pendapatan daerah dan ketidakefektifan APBD.
Ia menilai, persoalan tersebut adalah fakta yang menyedihkan namun masih bisa diperbaiki dengan mengubah sistem otonomi daerah.
“Pertama, ini adalah fakta. Kedua, ini sangat menyedihkan. Ketiga, ini harus diubah. Keempat, perubahan harus dimulai dari akarnya,” ujar Mardani dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
Mardani menilai, pelaksanaan otonomi daerah selama ini justru menimbulkan masalah baru, termasuk menciptakan fenomena ‘raja kecil’ di tingkat kabupaten/kota.
Kondisi ini, lanjutnya, membuat anggaran daerah sulit ditingkatkan dan tidak optimal sebagai pengungkit pembangunan.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Digitalisasi Pemilu untuk Efisiensi dan Transparansi dalam Renstra 2025-2029
“Memang anggarannya kecil karena otonomi di tingkat kabupaten/kota bukan hanya menciptakan ‘raja kecil’, tapi juga anggaran yang kecil dan susah menjadi leverage (pengungkit),” jelasnya.
Ketua DPP PKS ini mengusulkan revisi kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Ia menyarankan, agar pembentukan daerah otonomi baru lebih selektif dengan membatasi jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi.
“Ubah otonomi di provinsi, dan jumlah kabupaten/kota dalam satu provinsi maksimal 6-8 kabupaten/kota,” tegas Mardani.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan.
Baca Juga: Komisi II DPR: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Jangan Ulangi Sejarah Kelam
Tito menyoroti penggunaan APBD yang cenderung dialokasikan untuk rapat dan studi banding, alih-alih program prioritas.
“Tentu, jika kita memaksakan untuk membuat program, namun dana yang tersedia sudah terlalu sedikit, maka akan sulit untuk dilaksanakan,” kata Tito.
Ia juga mengkritisi, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan esensial, seperti perbaikan gizi masyarakat atau penyediaan perumahan bagi rakyat miskin, menjadi terbatas karena alokasi dana yang kurang efektif.
“Kami mengimbau para kepala daerah untuk menyusun program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah,” lanjutnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
