Pantau - Waketum PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memastikan pelaksanaan ibadah haji 2025 berjalan sesuai kesepakatan dengan DPR RI.
Ia menyatakan, meski setiap tahun kesepakatan telah dibuat dengan baik, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai harapan.
Saleh mengapresiasi keputusan Panitia Kerja (Panja) Haji DPR yang menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Rp55,4 juta per jemaah.
Namun, ia menekankan perlunya pengawasan agar layanan yang dijanjikan benar-benar dirasakan.
Baca Juga: Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
“Pelayanan sebelum keberangkatan seperti pendaftaran, manasik, dan fasilitas asrama haji harus dipermudah untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah,” ujar Saleh, Rabu (8/1/2025).
Selain itu, lanjutnya, jadwal penerbangan yang sering berubah pada tahun-tahun sebelumnya perlu diperbaiki untuk menghindari ketidaknyamanan, terutama bagi jemaah lanjut usia.
Ia juga turut menyoroti distribusi pemondokan juga menjadi perhatian. Saleh berharap lokasi penginapan lebih adil agar seluruh jemaah mudah mengakses Masjidilharam.
“Mengenai konsumsi, kami meminta pemerintah memastikan makanan bercita rasa Indonesia tersedia, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku,” tuturnya.
Baca Juga: MUI Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025, Tekankan Pentingnya Kualitas Layanan
Saleh juga mengingatkan, pentingnya sosialisasi terkait penggunaan transportasi untuk menghindari jemaah terlantar.
“Pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina juga dianggap krusial, mengingat lokasi ini menjadi penentu kesuksesan ibadah haji,” tegasnya.
Terakhir, Saleh mengusulkan petugas haji dari kalangan TNI, Polri, dan tenaga kesehatan karena dinilai lebih profesional dan disiplin dalam situasi darurat.
“Peningkatan kualitas layanan haji adalah prioritas untuk menjaga kepercayaan jemaah sekaligus nama baik Indonesia,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
