billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  News

Efisiensi Anggaran, KPK Minta Kepala Daerah Kurangi Protokoler

Oleh Laury Kaniasti
SHARE   :

Efisiensi Anggaran, KPK Minta Kepala Daerah Kurangi Protokoler
Foto: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Settyo Budiyanto berikan pemaparan dalam peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025). (ANTARA/HO-KPK)

Pantau - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengurangi kegiatan protokoler. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

"Mohon maaf, protokoler sebaiknya dikurangi, Bapak-Ibu Kepala Daerah. Ibarat kata berkunjung segala macam, dikurangi, itu bagian dari efisiensi. Jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, ada sespri, ada ADC, ada operator, ada driver, ada co-driver, ada co-pilot, dan lain-lain banyak sekali," kata Setyo dalam acara peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Baca juga: Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Pemda Diminta Lakukan Efisiensi Anggaran

Setyo mencontohkan, ketika menghadiri retret kepala daerah di Magelang, ia hanya pergi berdua dengan rekannya. Menurutnya, situasi tersebut tetap berjalan dengan baik dan aman tanpa ada kendala, sehingga mencerminkan prinsip efisiensi yang ia maksud.

"Bayangkan, kalau semua orang itu mendapatkan honor perjalanan dinas. Gitu, ya saya kemarin ke Magelang hanya berdua aja tuh. Baik-baik saja, alhamdulillah, lancar, tidak ada masalah, kira-kira seperti itu soal efisiensi," ungkapnya.

KPK sendiri telah menerapkan efisiensi anggaran sejak lama, salah satunya dengan mengurangi jumlah protokoler yang mendampingi pimpinan KPK. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran lebih optimal dan tepat sasaran, tanpa mengurangi efektivitas dalam menjalankan tugas kelembagaan.

"Kalau bicara soal efisiensi, Bapak-Ibu di daerah, KPK ini sudah super-efisien. Sejak zaman dulu, 2018 saya masuk sini sudah efisien. Nggak ada kami terlalu banyak protokoler," ujar Setyo.

Baca juga: Pakar Hukum Soroti Dasar Hukum Efisiensi Anggaran Pemerintah

Penulis :
Laury Kaniasti