Pantau.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengatakan bahwa sepenuhnya akan mendanai operasional National Olympic Committee (NPC) Indonesia. Dengan itu pun diharapkan untuk jangan sampai mengorbankan bonus atlet.
Sebelumnya Ketua Umum NPC, Senny Marbun, mengatakan bahwa para atlet yang meraih medali dan mendapatkan bonus akan dipotong sebesar 30 persen. Adapun sebagian rinciannya yakni untuk NPC kabupaten mendapat kontribusi sebesar 5 persen, NPC provinsi sebesar 10 persen, dan NPC pusat mendapatkan 15 persen, dalam hal ini menurut Senny sudah ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NPC selama ini.
Namun untuk pemotongan bonus sendiri bagi para peraih medali Asian Para Games 2018 menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Tapi NPC mengaku bahwa sudah menerapkan aturan tersebut dari tahun 2014, dan dana itu diungkapkan untuk mendanai operasional organisasi.
Baca Juga: Kemenpora Anggarkan Dana Rp500 Miliar untuk Atlet di 2019
Tapi, Kemenpora dan DPR RI tak menyetujuinya adanya pemotongan tersebut. Hal itupun disampaikan oleh Sekertaris Menpora, Gatot S. Dewa Broto yang mengatakan bahwa agar tak ada pemotongan bonus untuk para atlet yang meraih medali, dan Kemenpora akan menganggarkan biaya untuk operasional mulai tahun depan.
“Pak Menteri sudah menyebutkan. Jadi kalau nanti ada persiapan ASEAN Para Games, lalu ada sebagain kecil dicuil gitu, diantaranya untuk fungsi organisasi, operasional dari NPC, termasuk juga untuk kewajiban kan alasannya ‘Pak Senny kan selalu bilang kami kan harus bayar untuk APC’, itu tidak apa-apa, biarkan kemenpora yang bayar,” ujar Gatot S Dewa Broto di Media Center Kemenpora, Jumat, 26 Oktober 2018 malam.
Bahkan Gatot pun mengungkapkan sebenarnya ia belum mendapatkan laporan mengenai pemotongan itu, tapi dengan tegas ia mengungkapkan bahwa untuk melakukan potongan tersebut pemerintah tidak mendukung tindakan tersebut. Meski sudah ada ungkapan bahwa para atlet sudah setuju dengan adanya pemotongan bonus tersebut Gatot mengatakan bahwa para atlet pasti akan mengatakan mengiyakan saja.
Baca Juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, Kemenpora Beri Penghargaan 36 Pemuda Berprestasi
Selain itu Gatot menilai masalah disetujui itu menurutnya relatif, karena atlet para itu secara psikologis, agak 'under preasure' kalau mau di katakan tidak ya tidak berani. Dengan tegas Gatot mengatakan bahwa jangan karena atlet tertekan lalu dianggap mereka setuju dan diungkapkan pula mengenai ADART.
“Tetapi jangan sekali- kali lagi berdalih bahwa sudah ada ADRT. ADRT itu kan untuk undang-undang lewat. ADRT itu kecil, anak baru kemarin sore belajar hukum itu tahu bahwa hirarkis perundang-undangan itu tidak ada apa-apanya,” tambahnya.
Sementara mengenai ADART sendiri cara menpora menanggapi hal itu sebenarnya menyerahkan semuanya kepada setiap organisasi hanya saja jangan karena bisa memotong seenaknya. Seperti ADART pasal 6 atau 7 yang di dapatkan dari kuasa hukum NPC Indonesia dibacanya tidak ada kalimat bahwa ada potongan 30 persen.
“ADRT itu urusan tiap organisasi. Itu sebagai NJO, itu hak kami tidak nboleh mencampuri. Tapi janga itu dijadikan landasan untuk memotong. Sangat lemah itu. Pasal 7 itu saya baca, tidak ada kata-kata 30 persen loh ya. Tidak ada,” pungkasnya.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
