Pantau - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan Pemerintah Indonesia membatalkan visa kontingen senam Israel yang akan mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan prinsip konstitusi.
“Langkah pembatalan visa ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini juga berdasarkan UUD 1945 yang menghormati keamanan dan ketertiban umum serta kewajiban pemerintah Negara Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia,” ujar Erick dalam keterangannya.
Tanggapan atas Imbauan IOC
Pernyataan tersebut disampaikan Erick sebagai tanggapan terhadap Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang mengimbau agar federasi olahraga internasional tidak menyelenggarakan ajang di Indonesia setelah adanya keputusan pembatalan visa terhadap delegasi Israel.
Menpora menegaskan bahwa langkah pemerintah diambil untuk menghindari potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia.
Konsekuensi dari Keputusan Pemerintah
Erick mengakui keputusan tersebut membawa konsekuensi diplomatik di bidang olahraga, termasuk keputusan IOC yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, Olimpiade, Youth Olympic Games, maupun kegiatan lain di bawah naungan Olimpiade selama belum membuka akses bagi Israel.
Meski demikian, Erick menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan olahraga nasional melalui penyusunan blueprint olahraga Indonesia, termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan dan pembangunan pusat latihan tim nasional.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam ajang olahraga internasional, baik di tingkat Asia Tenggara, Asia, maupun dunia,” kata Erick.
Menurutnya, langkah ini penting agar olahraga Indonesia tetap menjadi duta bangsa dan mencerminkan kedigdayaan Indonesia di mata dunia, meskipun menghadapi dinamika politik internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
