Pantau - Komisi VIII DPR RI langsung membuka rapat dengan nada tegas. Mereka melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah persoalan teknis dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.
Para anggota dewan menggali satu per satu keluhan dari jamaah: pasangan suami istri yang terpisah, lansia tanpa pendamping, hingga kartu nusuk yang belum terbit.
Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, memimpin jalannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Ia langsung menyodorkan pertanyaan menyangkut sistem layanan haji yang belum menyatu antara skema kloter dan pihak syarikah penyedia layanan.
"Kami ingin mendengar penjelasan apakah ini karena layanan syarikah yang berbeda, atau memang pengelolaan kloter yang belum matang. Kami juga perlu tahu bagaimana langkah-langkah antisipatif yang sudah atau akan dilakukan," ujar Marwan.
Marwan juga mempertanyakan keterlambatan distribusi kartu nusuk dan menyebut mekanisme pembayaran dam masih membingungkan jamaah. Ia menekankan perlunya pendekatan kloter yang kolektif agar layanan tidak tercerai.
Dirjen PHU Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, langsung merespons. Ia menyatakan timnya telah mengumpulkan data jamaah yang terpisah dan mulai menyatukan kembali keluarga, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.
"Kami sedang berupaya menggabungkan kembali keluarga yang terpisah, terutama lansia dan penyandang disabilitas dengan pendampingnya. Data mereka dikumpulkan dan dikoordinasikan melalui Daker, dengan dukungan identitas berbasis syarikah," jelas Hilman.
Hilman juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah bernegosiasi dengan otoritas Arab Saudi. Mereka sepakat menempatkan pasangan suami istri di hotel yang sama saat puncak ibadah.
"Kami sudah mendapat kesepakatan agar pasangan suami istri bisa ditempatkan di hotel yang sama saat puncak haji. Jamaah juga diberi tanda warna khusus berdasarkan delapan syarikah penyelenggara untuk memudahkan identifikasi dan evakuasi," tambahnya.
Tim PPIH Arab Saudi kini memeriksa ulang seluruh fasilitas, dari tenda di Arafah dan Mina hingga gladi resik petugas haji.
"Tim Mobile Crisis Rescue juga telah disiapkan, termasuk layanan untuk disabilitas dan lontar jumrah," sambung Hilman.
Komisi VIII DPR RI meminta Kemenag segera menuntaskan semua kendala teknis. Mereka mendesak adanya kesepakatan antar-syarikah agar pelayanan jamaah berjalan seragam dan tidak terpisah-pisah.
- Penulis :
- Khalied Malvino
