Pantau - Kelumpuhan sistem transportasi kembali mencoreng pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ribuan jemaah Indonesia menghadapi kekacauan saat pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah hingga Mina.
"Yang paling mengerikan, saat mabit di Muzdalifah mereka harus kembali ke Arafah tanpa transportasi. Para jemaah harus berjalan kaki, bahkan ada yang sampai tersesat 15 kilometer," ujar Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, di Mina, Jumat (6/6/2025).
Kekacauan ini dipicu oleh buruknya koordinasi antarsyarikat transportasi. Selly mengungkapkan bahwa sebagian perusahaan tidak menjalankan kontrak pelayanan dengan benar, bahkan ada yang mogok mengangkut jemaah.
"Banyak jemaah terlantar karena tidak terkoordinasi dengan baik antara satu syarikat dengan syarikat lainnya. Bahkan ada syarikat yang mogok dan tidak mau lagi mengangkut jemaah dari Muzdalifah ke Mina," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Tanazul Dibatalkan Sepihak
Keputusan mendadak membatalkan program tanazul untuk 37.000 jemaah memperparah situasi. Program yang seharusnya memulangkan jemaah ke hotel usai lempar jumrah justru dibatalkan tanpa solusi.
Mereka terpaksa kembali ke Mina dan menyebabkan penumpukan jemaah, tenda penuh, serta kekurangan makanan dan minuman. Kondisi ini memicu kepanikan di lapangan.
Saudi Patut Bertanggung Jawab
Selly menekankan bahwa tidak adil jika kesalahan hanya dibebankan pada PPIH Indonesia. Ia menegaskan bahwa otoritas Saudi berperan besar dalam memilih syarikat penyedia layanan transportasi.
"Catatan kami, bukan hanya PPIH yang harus bertanggung jawab, tetapi juga pihak Saudi Arabia harus bisa mempertanggungjawabkan itu kepada pemerintah Indonesia. Karena kesepakatan yang dibuat diketahui oleh pemerintah Saudi," tegasnya.
Evaluasi Total 2026
Pemerintah diminta menjadikan kekacauan ini sebagai pelajaran menjelang transisi penyelenggaraan haji ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada 2026. Selly mendesak Kementerian Agama dan tim teknis untuk memperkuat negosiasi dan pengawasan terhadap syarikat.
"Saya pertama menyampaikan turut prihatin dengan apa yang menimpa para jemaah haji reguler kita. Tentu saja ini harus menjadi evaluasi kepada Kementerian Agama selaku penyelenggara ibadah haji tahun 2025," ujarnya.
Ketidaksiapan sistem transportasi yang berulang menunjukkan kegagalan pengawasan dan koordinasi lintas negara. Jika dibiarkan, risiko keselamatan jemaah akan terus terulang.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Tria Dianti
