Pantau - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut narasi dan wacana Indonesia sebagai negara maritim tak masuk dalam debat keempat Pilpres 2024. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) menarasikan bangsa ini sebagai poros maritim ketika debat dan kampanye Pilpres 2014 dan 2019.
"Tak ada narasi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, isu perlindungan laut, permasalahan nelayan. Dulu, Jokowi kampanyekan poros maritim dunia," ucap Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin, dalam diskusi di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
"Waktu itu ada itu ada lima komponen, bicara soal budaya maritim, pangan maritim, bicara diplomasi maritim, keamanan maritim, dan infrastruktur maritim," ujarnya.
Walhi menilai, kepemimpinan Jokowi sejak 1 dekade lalu hanya membangun infrastruktur maritim. Tapi setidaknya ada persoalan maritim yang disinggung dalam debat Pilpres kemarin.
"Dalam perjalanannya kita meragukan karena yang didorong hanya infrastruktur maritim. Hari ini, tak ada dalam perdebatan (Pilpres) kemarin," tuturnya.
Parid juga mengungkit nihil regulasi daerah khusus nelayan kecil dan tradisional. Bangsa ini, lanjut Parid, area laut menjadi kompetisi antara nelayan kecil dan industri besar.
"Dalam UU kita, selama ini laut diposisikan sebagai ruang kompetisi nelayan kecil dengan aktor besar. Kalau baca UU, itu definisi selalu wilayah perairan pesisir. Tak ada definisi wilayah tangkap nelayan tradisional," jelasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
