Pantau - Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar Haryara Tambunan sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan, pemimpin-pejabat negara boleh kampanye dan memihak saat Pemilu. Menurut Haryara, itu didukung dengan undang-undang dan sesuai dengan sistem negara yang menganut demokrasi.
"Kita ini kan hidup di negara demokrasi di mana semua warga negara memiliki hak politik termasuk presiden," kata Haryara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/1/2024).
"Maka dari itu harus kita hargai karena sudah undang-undangnya yang mengatur itu" tambahnya.
Haryana meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh oleh narasi-narasi negatif yang bermunculan di media sosial. Hal itu agar menciptakan pemilu yang aman, damai dan kondusif.
"Saya minta masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh narasi-narasi yang menyesatkan yang selama ini muncul, supaya tidak terjadi perpecahan serta tercipta pemilu yang aman, damai dan kondusif," ujarnya.
Seperti diketahui, pernyataan mengenai presiden atau pemimpin negara boleh kampanye dan memihak sebelumnya disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Jokowi mengatakan tak hanya presiden, menteri juga boleh mengikuti kampanye."Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan, yang penting kampanye pejabat itu tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi berbicara mengenai pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," imbuhnya.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," tegasnya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
