Pantau - Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti serangkaian permasalahan yang mengemuka dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hasil evaluasi mereka menempatkan Pemilu 2024 sebagai yang terburuk sepanjang era reformasi.
“Kami menilai bahwa Pemilu 2024 dapat disebut sebagai pemilu terburuk dalam era reformasi,” kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Egi menyebut bahwa buruknya rangkaian Pemilu ini tak lepas dari peran Presiden Joko Widodo yang terlihat telah memberikan indikasi keberpihakan melalui pernyataan seperti ‘cawe-cawe' dan 'Presiden boleh kampanye'.
Selain itu, KontraS dan ICW juga mengkritisi kinerja KPU yang dinilai tidak memenuhi standar yang seharusnya. Mereka menyoroti keterbatasan informasi terkait pemilu yang bisa diakses oleh publik.
“Kegagalan Sirekap menunjukkan kegagalan KPU dalam menyediakan informasi publik," jelas Egi.
"Masyarakat sudah menduga ada kecurangan dan kekisruhan terkait Sirekap, namun KPU tidak memberikan informasi yang memadai terkait hal tersebut. Ini adalah hal yang ironis,” tambahnya.
Oleh karena itu, KontraS dan ICW bersama-sama mendesak untuk membuka Sirekap dan portal informasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) kepada publik.
“Informasi-informasi tersebut seharusnya menjadi terbuka, karena berasal dari anggaran publik yang diperoleh melalui pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Hal tersebut merupakan hak yang wajib diberikan kepada publik,” tegas Egi.
- Penulis :
- Aditya Andreas
