Pantau - Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali, kembali menjadi sorotan atas dugaan praktik politik uang untuk meraih dukungan dalam Pilgub Sulteng 2024.
Langkah ini dinilai mencederai demokrasi dan memprioritaskan ambisi pribadi, khususnya terkait bisnis tambangnya di Morowali.
Pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Febriyanto Syam, menilai tindakan tersebut merusak nilai-nilai demokrasi. Ia menyebut, Pilkada yang seharusnya menjadi ajang partisipasi politik justru berubah menjadi transaksi suara.
“Ini ancaman serius bagi demokrasi. Pemimpin yang terpilih dengan cara ini kehilangan legitimasi moral di mata rakyat,” ujar Febriyanto, Jumat (22/11/2024).
Ahmad Ali diduga membagikan uang dan sembako kepada masyarakat dalam praktik yang dikenal sebagai serangan fajar.
Baca Juga: Komisi II DPR Minta KPU Jamin Keamanan Data Pribadi Pemilih di Cek DPT Online
Tujuannya disinyalir untuk mengamankan suara demi memperkuat bisnis tambang yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi.
“Partisipasi politik di Sulteng telah dikotori oleh kapitalisasi politik. Ini memengaruhi integritas proses Pilkada,” tegas Febriyanto.
Praktik politik uang seperti ini melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut mengatur bahwa pemberi dan penerima uang atau imbalan untuk memengaruhi pemilih dapat dipidana hingga enam tahun dan didenda hingga Rp 1 miliar.
Febriyanto menambahkan, pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dibanding kesejahteraan rakyat. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada masa depan masyarakat Sulawesi Tengah.
“Praktik ini hanya menunjukkan bahwa ambisi pribadi Ahmad Ali lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Masa depan daerah dipertaruhkan demi kepentingan jangka pendek,” pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
- Editor :
- Khalied Malvino
