Pantau - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra menyatakan, opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD perlu dipertimbangkan kembali.
Ia menilai, wacana ini bisa menjadi solusi atas tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang dalam Pilkada.
"Kalau misalnya dirasa bahwa pemilihan (kepala daerah) oleh DPRD justru menghantarkan mempercepat kita untuk mencapai kesejahteraan, kenapa enggak?" ujar Bahtra.
Bahtra menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mengungkap banyak kelemahan, terutama tingginya biaya politik yang dianggap menjadi pemicu utama penyebaran politik uang hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Money politic sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita," ungkapnya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia 2024: Momentum Kebanggaan dan Tantangan ke Depan
Oleh karena itu, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kini tengah menjadi kajian Komisi II DPR dalam revisi Undang-Undang Pilkada.
"Menurut hemat kami, terkhusus dari Fraksi Gerindra, apa yang menjadi penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya misalnya pilkada kembali dipilih oleh DPRD, itu salah satu solusi atas kegelisahan kita semua," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengemukakan pandangannya dengan membandingkan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
Di negara-negara tersebut, kepala daerah dipilih oleh DPRD setelah pemilihan anggota legislatif, sehingga dianggap lebih efisien.
"Negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD. Ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, yang milih bupati," ujar Prabowo saat menghadiri HUT Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12/2024).
- Penulis :
- Aditya Andreas
